PERDAGANGAN KOMODITAS

Kompas, 30 November 2007
Perdagangan
PASAR BERAS SANGAT MERISAUKAN
Oleh Andreas Maryoto

Harga beras di pasar internasional dipastikan akan terus meningkat. Sinyal ini sebenarnya sudah lama muncul, sekitar lima tahun lalu. Upaya peningkatan produksi di dalam negeri pun belum mampu memperlihatkan hasil. Pilihan kebijakan impor sepertinya lebih menonjol. Akibatnya, pasar beras di Indonesia sangat rentan terkena masalah.
Rata-rata harga beras kualitas medium atau dengan patahan 15 persen di Bangkok, Thailand, pada tahun 2002 masih 178 dollar AS. Akan tetapi, pada Oktober lalu, seperti dikutip dari Rice Outlook yang dikeluarkan Departemen Pertanian AS, harga beras telah mencapai 317 dollar AS. Peningkatan ini sebenarnya sudah cukup tinggi, tetapi laporan terbaru dari berbagai lembaga internasional sungguh sangat mencengangkan karena harga beras akan meningkat lagi pada tahun depan.
Peringatan akan kegawatan produksi pangan dunia sudah sering kali dilontarkan. Direktur Earth Policy Institute Lester R Brown yang juga peneliti sumber daya alam dari AS sejak lama telah mengingatkan agar dunia bangun dari tidur dan menyadari masalah pangan sebelum kelaparan melanda dunia.
"Saya melihat lonjakan harga komoditas pangan sebagai sebuah indikasi, yaitu peringatan adanya getaran kecil sebelum gempa besar," kata Brown beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, bila saja para petani tidak bisa segera menaikkan produksi pangan, dunia akan melihat harga pangan akan membubung tinggi. Paling tidak, peringatan Brown ini ada benarnya karena saat ini harga berbagai komoditas seperti beras, jagung, dan gandum sudah naik.
Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Prof Bustanul Arifin juga mengingatkan, ancaman kenaikan harga sangat riil. Kali ini kenaikan harga juga bersifat permanen atau tidak temporer seperti akibat kekeringan. Implikasinya kenaikan harga beras cenderung mendorong kenaikan harga kebutuhan lainnya. Hal seperti inilah yang akan mempersulit pemerintah dalam mengambil kebijakan.
"Situasi pasar tidak bisa diduga. Kalau produksi global kacau, kita akan menghadapi kesulitan karena ketergantungan kita pada impor beras sangat tinggi," kata Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian UGM Prof M Maksum mengomentari fenomena kenaikanharga beras internasional.
Pemerintah Indonesia memang pernah berupaya meningkatkan produksi padi untuk mengatasi kemungkinan munculnya persoalan pangan. Awal tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar dilakukan peningkatan produksi padi 3,52 juta ton gabah kering giling menjadi 58,18 juta ton pada tahun ini. Pemerintah kemudian meluncurkan berbagai kebijakan seperti benih gratis dan perluasan areal tanam untuk meningkatkan produksi padi.
Meski demikian, peningkatan produksi padi itu belum menampakkan hasil, tetapi malah memunculkan risiko-risiko baru. Jalan pintas yang dilakukan dengan mengimpor benih padi hibrida dalam jumlah yang sangat besar sangat berisiko memunculkan berbagai jenis hama dan penyakit baru. Bila hama dan penyakit ini masuk, maka bukan peningkatan produksiyang didapat, tetapi malah penurunan produksi yang terjadi.
Laporan dari daerah menunjukkan, benih padi hibrida banyak ditolak karena rusak. Di beberapa tempat juga dilaporkan penggunaan benih itu tidak menghasilkan peningkatan produksi yang diharapkan. Pengembangan benih padi hibrida tidak bisa dengan jalan pintas. Benih impor belum tentu sesuai dengan kondisi lingkungan di Indonesia.
Benih padi hibrida lebih baik diproduksi di dalam negeri. Namun, riset benih hibrida itu sendiri harus dilakukan sangat lama. Waktu dua tahun belum cukup untuk menghasilkan benih hibrida yang sesuai dengan kondisi lokal. Akibatnya, produksiyang diharapkan tidak tercapai. Belum lagi muncul benih palsu yang diproduksi oleh orang yang mengambil keuntungan di tengah upaya pemerintah menaikkan produksi.
Apabila ada pihak yang mengklaim bisa memproduksi benih padi hibrida dalam waktu dua tahun seharusnya dipertanyakan. Di sinilah pengetatan aturan karantina, pengembangan benih, hingga pelepasan benih hibrida bila diperlukan. Sangat aneh bila hanya dalam waktu kurang dari dua tahun ada perusahaan yang bisa melepas benih untuk ditanam di sawah.
Di tengah ketidakjelasan peningkatan produksi ini, pilihan impor beras yang lebih sering menonjol. Bila perhitungan terakhir menunjukkan impor beras mencapai 1,1 juta ton, maka jumlah ini telah berlipat-lipat setelah pemerintah menutup keran impor sejak 2003 lalu. Agak aneh bila pemerintah ingin membela petani, namun pilihannya adalah mengimpor beras. Kenyataannya impor beras yang memukul petani sering merupakan sumber keuangan bagi para pemburu rente. Impor beras dan juga produk pangan lainnya merupakan sumber keuangan yang mudah dan cepat untuk kepentingan kelompok tertentu. Apalagi, menjelang pemilihan umum, impor pangan cenderung meningkat tanpa alasan yang jelas.
Dengan kemampuan produksi yang relatif kecil dibanding kebutuhan dan ditambah dengan lemahnya pengendalian pasar beras, maka pasar beras di Indonesia sangat rentan guncangan. Perubahan-perubahan kondisi cuaca dapat merusak produksi hingga bisa mengganggu stabilitas ekonomi yang bisa berujung politik. Kenaikan harga beras di pasar internasional juga akan sangat memukul harga di dalam negeri.
Pengendalian pasar beras oleh pemerintah juga sangat lemah. Harga beras sangat dikendalikan oleh segelintir orang seperti yang pernah diungkapkan oleh Departemen Pertanian beberapa waktu lalu, yang menyebutkan pasar beras bersifat oligopoli. Informasi pasokan beras tidak dipegang oleh pemerintah. Alur-alur perdagangan beras juga tidak dikuasai hingga informasi yang masuk ke pemerintah tidak lengkap.
"Hal ini menjadi tantangan berat bagi siapa pun. Masalah seperti ini yang tidak pernah dieksplorasi. Yang dieksplorasi malah proyek yang tidak akan dapat mengatasi masalah dalam satu atau dua tahun. Kebijakan pangan di Indonesia memang harus benar-benar direformasi. Strategi kebijakan pangan harus berubah, perlu dipikirkan secara jernih," kata Bustanul. Beberapa pihak yang berkepentingan cenderung menginformasikan kekurangan beras. Berita-berita kekeringan cenderung dieksploitasi agar memperlihatkan kondisi sawah yang parah. Pengalaman beberapa waktu yang lalu informasi ini hanyalah alasan untuk mengimpor beras. Pasar beras yang sangat rentan ditandai dengan produksi di dalam negeri yang stagnan, harga beras di pasar internasional cenderung naik, serta perubahan-perubahan iklim yang sulit diprediksi masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk meningkatkan produksi padi. Sekali lagi, pasar berasyang rentan bukan ditangani dengan mengimpor beras.
Saatnya pemerintah mempunyai kekuatan mengendalikan pasar beras. Untuk itu masalah data merupakan masalah yang mendasar. Instrumen-instrumen lama, seperti pemantauan luas penanaman, luas panen, pergerakan harga beras, dan pemantauan alur perdagangan beras harus dihidupkan.
"Mengurus beras saja kok tidak bisa. Rezim sekarang kalah dengan Orde Baru dalam mengurus masalah pangan. Sekarang sangat mundur sekali," kata Maksum mengomentari kebijakan yang pangan yang diambil pemerintah sekarang.
Sebagai contoh pada zaman Presiden Soeharto, Bina Graha selalu menerima laporan harga kebutuhan pokok setiap hari. Untuk hal ini, Soeharto juga memahami persoalan di lapangan sehingga tidak mungkin ditipu oleh aparatnya di lapangan. Pemerintah perlu mengatasi pasar beras yang rentan terhadap perubahan akibat iklim dan perubahan harga di pasar internasional.