PERDAGANGAN KOMODITAS

Skandal Susu
PROBLEM TRANSISI EKONOMI DAN ETIKA DI CHINA
Kompas 3 Oktober 2008
Oleh ANDREAS MARYOTO

Seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Shanghai, China, bercerita tentang repotnya mengurus makanan untuk anaknya. Ia mengeluh, banyak produk yang dipalsukan sehingga ia khawatir bahaya produk itu.
Kemudian ia bercerita, di sejumlah media pemalsuan itu mulai terungkap. Para pelaku kemudian dihukum. Meski demikian, ia mengaku tidak lega karena ia merasa setiap saat kasus ini akan terulang lagi.
Kecemasan warga negara Indonesia ini ternyata terbukti. Beberapa waktu yang lalu kita mengetahui pemalsuan telur. Kabarnya bahan baku "telur" itu dari tawas. Kemudian ada juga pasta gigi dan makanan asal laut yang juga dipalsukan.
Terakhir, pada pertengahan September lalu, sejumlah tes dilakukan terhadap produk berbahan baku susu. Hasilnya, ada kandungan melamin dalam produk-produk yang diperiksa itu. Pengungkapan skandal ini bermula dari laporan yang diterima salah satu produsen susu yang menyebutkan produk mereka menyebabkan bayi sakit pada Desember 2007. Kemudian pada Juni 2008 perusahaan ini menemukan kandungan melamin pada produk mereka. Hal ini disusul pengumuman baru bahwa kandungan melamin ditemukan di 22 produk.
Melamin digunakan untuk meningkatkan kadar "protein". Kandungan protein yang ditambah dengan melamin akan menunjukkan kadar "protein" tinggi. Korban pun berjatuhan karena melamin bisa menyebabkan munculnya batu ginjal dan kegagalan fungsi ginjal.
Laporan hingga akhir September menunjukkan sebanyak 53.000 orang sakit, 12.000 orang terpaksa dirawat di rumah sakit, serta empat bayi meninggal dunia setelah mengonsumsi produk yang dicurigai mengandung melamin. Kasus ini juga menjadikan sejumlah negara melarang produk asal China karena diduga mengandung melamin.Faktor perubahan
Di samping mencermati persoalan yang muncul di lapangan, berbagai kalangan juga berpikir mengapa kasus-kasus pemalsuan makanan mudah terjadi. Regulasi keamanan pangan telah mulai dibuat dan diterapkan. Aturan keamanan pangan itu juga terus diperbarui. Akan tetapi, mengapa kasus seperti ini berulang kembali?
"China mempunyai sejumlah masalah terkait dengan transisi ekonomi. Akan tetapi, masalah yang lebih besar adalah minimnya etika bisnis di China," kata Yanzhong Huang, ahli kesehatan global pada Universitas Seton Hall, New Jersey, Amerika Serikat, seperti dikutip The Christian Science Monitor, mengomentari kasus-kasus pemalsuan makanan di China.
Perubahan itu terkait dengan sistem ekonomi dari sosialis menjadi ekonomi yang berorientasi pasar. Ketika sistem sosialis diberlakukan, perusahaan-perusahaan yang ada dikendalikan secara sentral dengan aturan- aturan mikro dan lokal. Ketika ekonomi pasar mulai diperkenalkan, perusahaan itu harus berubah dan tunduk pada aturan-aturan umum atau global. Perubahan ini tak serta-merta bisa diikuti oleh pelaku usaha di negara itu.
Ahli keamanan produk China dari Universitas Oregon, Richard Suttmeier, juga mengatakan, reformasi aturan keamanan pangan tidak begitu saja mudah dijalankan secara cepat. Hal itu mengingat jumlah produsen makanan di China yang mencapai setengah juta. Sebagian besar produsen itu adalah usaha perorangan. Mereka tidak mudah mengikuti aturan-aturan keamanan pangan yang baru.
Pengawas lemah
Di sisi lain, menurut Time, aparat pemerintah yang mengawasi keamanan pangan juga belum memiliki pengetahuan yang memadai. Perubahan sistem ekonomi yang mengharuskan peningkatan kapasitas personel yang terlibat dalam urusan keamanan pangan tidak dapat dilakukan. Para pengawas hanya sedikit mendapat pelatihan dan pendidikan mengenai keamanan pangan.
"Otoritas yang seharusnya menegakkan aturan dengan mudah dikalahkan (oleh kalangan produsen yang tidak mau memahami aturan keamanan pangan). Untuk itu, pemegang otoritas harus mulai berpikir bagaimana membuat kalangan produsen sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan," katanya.
Masalah lain yang disoroti berbagai ahli adalah minimnya penerapan etika dalam berbisnis. Masih minimnya penegakan hukum menjadikan sejumlah perusahaan bermain-main dengan keamanan pangan. Hal ini terkait pula dengan tekanan biaya produksi yang meningkat. "Kreativitas" pun dilakukan demi mendapat keuntungan yang besar.
Inspeksi fasilitas produksi oleh petugas pemerintah terhadap perusahaan makanan dengan mudah dihindari setelah sogok diberi kepada pejabat pemerintah. Kecurigaan terhadap adanya sogok muncul karena adanya kelambanan penanganan kasus ini.
"Di manakah aparat (yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan makanan) sebelum semuanya ini terjadi," tanya seorang warga.
Rantai produksi makanan, mulai dari pasokan bahan baku hingga menjadi produk olahan, tidak bisa diawasi secara terus- menerus. Dalam kaitan ini, norma-norma sosial seharusnya menjadi "polisi" bagi mereka yang terlibat dalam industri makanan di China.
"Masyarakat China harus mengakui bahwa integritas menjadi hal yang penting," kata Dali Yang, profesor politik dari Universitas Chicago. Integritas akan memberikan kepastian kepada semua pihak bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen makanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga aman dikonsumsi.
Terkait dengan tuduhan berbagai pihak, sebenarnya Pemerintah China menyadari persoalan ini. China melihat pentingnya etika dan upaya-upaya yang benar dalam kegiatan usaha.
Perdana Menteri Wen Jiabao, seperti dikutip International Business Time, mengatakan, insiden ini menyatakan kepada China bahwa dalam proses pembangunan, pemerintah harus memberikan perhatian kepada persoalan etika bisnis dan moralitas produsen. Ia juga berjanji tidak menutup-nutupi kasus ini.
Terlepas dari sudut pandang yang menggolongkan kasus ini sebagai tragedi, sejumlah kalangan menyatakan, dengan kasus ini, masyarakat China akan makin menyadari arti penting keamanan pangan. Kesadaran ini bisa memunculkan tuntutan- tuntutan di kalangan konsumen bila kelak ada dampak yang didapat bila mengonsumsi makanan.
"Pemerintah dan masyarakat akan makin memerhatikan masalah seperti ini. Lembaga-lembaga yang menangani masalah ini akan meningkatkan prosedur pemeriksaan dan memperbaiki tingkat keakuratan pemeriksaan," kata Prof Ren Fazheng dari Universitas Pertanian China di Beijing menyebut sisi positif dari kejadian itu.
Di samping itu, peringatan oleh seorang ahli patut menjadi perhatian Pemerintah China. Ia menyebutkan, bila masalah ini tidak ditangani, banyak kasus seperti ini akan terulang kembali. Akibatnya, kasus ini akan merusak ekonomi China, terutama ekspor negara itu.
Sangat boleh jadi, sindrom terhadap produk China (bukan hanya pada makanan) bisa muncul secara global. Minimnya jaminan keamanan dalam produk- produk asal China bisa menjadi senjata yang dilempar oleh lawan-lawan politiknya dalam sengketa perdagangan internasional.