Perdagangan
KORSEL MENOLAK PENYAKIT SAPI GILA DARI AS
Kompas 20 Juni 2008
Oleh Andreas Maryoto
Ribuan rakyat Korea Selatan berunjuk rasa sejak Mei lalu, menolak rencana pembukaan impor daging sapi asal Amerika Serikat. Mereka beralasan daging sapi dari AS layak ditolak karena negara itu belum bebas penyakit sapi gila atau bovine spongiform encephalopathy (BSE). Rakyat Korsel cemas karena penyakit sapi gila bisa menular ke manusia. Orang yang mengonsumsi daging sapi yang mengidap prion (agen pembawa penyakit) BSE terkena penyakit dengan nama varian Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD). Penyakit tersebut menyerang otak dan bersifat fatal. BSE merupakan penyakit hewan yang dapat ditularkan kepada manusia (zoonosis) melalui konsumsi produk asal hewan yang mengidap BSE. Gejala klinis vCJD akan terlihat dalam waktu lama, tidak seketika. Gejala awal vCJD antara lain depresi, sulit tidur, kelemahan umum, jarang berkomunikasi, mudah lupa, vertigo, halusinasi, dan ataksia. Rakyat Korsel punya hak menolak produk itu karena peraturan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) mengatakan, sebuah negara berhak menolak impor hewan atau produk asal hewan dari negara yang tidak bebas penyakit. Korsel masih termasuk negara yang belum bebas dari BSE, tetapi dalam posisi sebagai penerima, mereka bisa menolak produk itu. Saat ini negara yang bebas penyakit BSE ini hanya Indonesia, Australia, dan Selandia Baru. Protes rakyat Korsel bermula dari kesepakatan dagang antara Korsel dan AS pada April lalu. Salah satu butir kesepakatan itu adalah Korsel akan membuka impor daging sapi dari AS. Selama ini Korsel menutup impor daging sapi dari AS menyusul ditemukannya kasus BSE di negara bagian Washington, AS, Desember 2003. Sejak saat itu AS berjuang keras agar komoditas itu bisa diterima negara lain karena pascakejadian itu banyak negara yang menutup impor sapi dan daging sapi dari AS, termasuk Indonesia. Diplomasi dagang terus dilakukan karena AS sangat berkepentingan. Bisnis peternakan dan industri daging sapi serta produk turunannya mencapai 175 miliar dollar AS. Ada 96 juta sapi di sana. Sejak ditemukannya kasus BSE, industri ini terancam. Untuk kembali mendapatkan status bebas penyakit dari OIE, dibutuhkan waktu lama. Setiap diplomasi internasional kerap kali melibatkan perundingan produk ini, termasuk saat berunding dengan Korsel April lalu.Acara televisi Keresahan rakyat Korsel muncul saat sebuah talk show di televisi membahas persoalan itu pertengahan Mei lalu. Tanya jawab soal sapi gila berhasil meyakinkan masyarakat bahwa daging dari AS tersebut berbahaya. Obrolan lewat internet juga kian menggelindingkan soal bahaya produk itu. Sejumlah situs kian gencar mewartakan bahaya penyakit sapi gila. Setelah itu rakyat Korsel dari mulai mahasiswa, biarawan, biarawati, ibu rumah tangga, anak-anak, dan karyawan turun ke jalan. Mereka berharap Presiden Lee Myung-bak membatalkan perjanjian dagang itu. "Apa jadinya kalau anak saya makan daging berbahaya di sebuah restoran," kata Shin Hae-suk, ibu rumah tangga. Isu sapi gila ini kemudian menjadi isu politik. Muncul pernyataan kalau pemerintah cenderung mengorbankan kesehatan rakyatnya terkait dengan rencana impor itu. "Lee memimpin kami seperti ketika dia menjadi CEO dan kami seperti buruhnya," kata Oh Se-young, pekerja di Seoul mengkritik gaya kepemimpinan Lee seperti dikutip Time. Ada juga yang meminta agar Lee segera turun. Unjuk rasa mereka mirip dengan unjuk rasa menentang rezim militer tahun 1970-an dan 1980-an. Pada pekan kedua bulan Juni, Korsel mengirim utusan ke AS untuk merundingkan kembali kesepakatan dagang itu. AS diharapkan tidak mengirim sapi dengan umur lebih dari 30 bulan. Sapi dengan kriteria itu disebut aman dari penyakit sapi gila. Meski demikian amandemen perjanjian itu bila dilaksanakan tetap tidak akan menaikkan pamor pemerintahan Lee yang baru berumur enam bulan. Isu impor sapi ini telah menggerus kepercayaan publik. "Masalah yang serius adalah dia telah kehilangan kepercayaan publik," kata Kang Won-taek, ilmuwan politik dari Universitas Soongsil, Seoul, seperti dikutip International Herald Tribune. Lee memenangi pemilihan presiden pada Desember lalu dengan cukup telak. Akan tetapi, kepercayaan publik turun hingga 20 persen sejak pemerintah menyetujui impor sapi itu. Sejak menjadi presiden, Lee cenderung pragmatis, termasuk langkah membangun kembali hubungan dengan AS yang telah dirintis oleh pendahulunya. Langkah ini dinilai kontroversial di tengah sentimen anti-AS oleh kelompok muda Korsel. Lee dikabarkan memilih kebijakan ini untuk mendapatkan kesempatan menjadi sekutu ekonomi AS di Asia. Korsel ingin mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar. Di sisi lain "kehadiran" AS digunakan Korsel untuk menghadapi serangan produk teknologi tinggi dari Jepang. Korsel juga memanfaatkan diplomasi itu untuk menghadapi produk China yang murah. Dengan mengambil kebijakan seperti itu, sepertinya Lee lupa dengan kultur di dalam negeri. Selain kaum muda yang cenderung anti-AS, warga Korsel sangat resisten terhadap liberalisasi pasar. Setidaknya kita diingatkan kasus penolakan terhadap liberalisasi pasar beras Korsel tahun 2005. Petani dan masyarakat Korsel memprotes pembukaan pasar hingga ada dua petani yang bunuh diri untuk mengungkapkan penentangan liberalisasi itu. Warga Korsel melakukan hal tersebut karena mereka memiliki keyakinan bahwa pertanian terkait dengan nenek moyang mereka. Mereka menyadari meski sekarang Korsel telah menjadi negara modern, mereka tidak bisa melupakan nenek moyang mereka yang tak lain adalah petani.
Sabtu, 25 Oktober 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar