POLITIK PANGAN

Kompas 6 Maret 2008
Kepemimpinan
STRATEGI PANGAN ISKANDAR MUDA
Oleh Andreas Maryoto

Pada suatu masa Kesultanan Aceh sangatlah masyhur. Aceh menjadi pelabuhan persilangan yang banyak didatangi pedagang, mulai dari Asia hingga Eropa. Ketika dipimpin Iskandar Muda, Aceh mencapai masa keemasan. Dua strategi yang digunakan untuk mencapainya adalah dengan berusaha agar Aceh selalu unggul dibanding kerajaan tetangga dan menstabilkan pasokan pangan.
Kajian mengenai Kesultanan Aceh dan Iskandar Muda yang dilakukan oleh ahli sejarah asal Perancis, Denys Lombard, dalam disertasi berjudul Le Sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda (1607-1636) yang diterbitkan tahun 1967 (kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636) telah membalikkan pikiran-pikiran sebelumnya yang terutama terpengaruh oleh laporan peneliti Belanda, Snouck Hurgronje. Semula kemegahan Aceh dan kehebatan Iskandar Muda tak lebih dari sekadar dongeng.
Setelah muncul disertasi Lombard itu, kajian-kajian mengenai Kesultanan Aceh maupun Iskandar Muda menjadi lebih berwarna. Di samping kajian mengenai sejarah yang tidak akan habis, kajian politik yang dijalankan Iskandar Muda tidak bisa dikesampingkan.
Lumbung yang kuat
Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Ichwan Azhari mengatakan, Kesultanan Aceh semasa Iskandar Muda memiliki lumbung yang kuat sekali. Mereka menyelesaikan dulu masalah pangan ketika memperkuat kekuasaan. Kesultanan Aceh mempunyai strategi yang sangat bagus dengan memiliki logistik yang kuat sebelum melakukan ekspedisi. Iskandar Muda berhasil merumuskan politik pangan selama masa kepemimpinannya yang sekitar 30 tahun.
Munculnya Aceh terkait dengan menurunnya peran Kerajaan Samudera Pasai. Berdirinya Aceh tidak diketahui pasti, tetapi laporan Tome Pires dalam Suma Oriental (1512-1515) menyebutkan, di samping Pasai telah ada kekuatan baru yang masih muda. Kekuatan baru ini adalah Aceh. Aceh kemudian mendapat manfaat dari perdagangan rempah-rempah. Pergantian kekuasaan terjadi di Aceh. Kadang negeri ini kuat, kadang pula lemah. Bahkan, ada periode gelap seperti disebut oleh Lombard hingga kemudian muncul Iskandar Muda yang kuat saat memimpin Aceh.
Kondisi sebelum Iskandar Muda tergolong memprihatinkan. Ketika ia mulai memimpin, ada hal-hal yang dirasa bisa mengancam kekuasaannya bila tidak dibenahi. Ada orang-orang kaya yang mempunyai hak-hak istimewa. Salah satunya, mereka memiliki lumbung-lumbung pangan. Orang kaya itu memiliki cadangan beras yang dengan mudah digunakan untuk berspekulasi hingga bisa dijual dengan harga setinggi mungkin.
Di kelas lainnya terdapat kelompok orang miskin. Untuk sekadar mendapatkan beras mereka terpaksa harus menjadi budak. Sejak awal, Iskandar Muda mengetahui masalah ini. Ia sadar bahwa bila masalah ini dibiarkan, akan memperlemah kekuasaannya. Kelak, ia berusaha mengurangi peran orang kaya ini. Problem pangan di dalam negeri harus segera diselesaikan. Di sisi lain, kenyataan posisi Aceh yang menjadi tempat persilangan lalu lintas perdagangan dunia mengharuskan mereka tidak hanya memasok beras untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk kebutuhan awak kapal asing. Kelemahan dalam pasokan beras akan menjadikan para awak kapal dari berbagai negara lari dan berpindah ke pelabuhan lain yang bisa menjamin pasokan pangan.
Masalah pasokan
Pasokan pangan menjadi masalah utama Kesultanan Aceh. Kita tidak bisa membayangkan Aceh seperti Kerajaan Mataram yang dikepung oleh sawah ataupun kerajaan-kerajaan lain di Pulau Jawa yang memang tidak jauh dari pusat produksi padi sehingga relatif aman. Bahkan, menurut Ichwan, beras dari Jawa diekspor ke Malaka. Sejak awal, Aceh bergantung pada pasokan dari luar Kota Aceh dan hanya sedikit yang diproduksi di sekitarnya.
Meski sebenarnya dari laporan para pelaut yang paham tentang pertanian menyebutkan kondisi tanah dilaporkan subur. Sejumlah tanaman tumbuh, seperti padi-padian dan buah-buahan yang ditemukan setelah kawasan rawa-rawa di pinggir pantai. Pasokan rumput untuk kerbau yang digunakan membajak sawah juga dilaporkan memadai.
Pelaut-pelaut Eropa menyatakan kekecewaannya karena tidak semua lahan ditanami. Penduduk Aceh menyerahkan urusan penanaman kepada para budak. Mereka tidak tertarik untuk bekerja sebagai petani. Lingkungan Aceh yang mungkin dipengaruhi oleh kelompok penduduk yang tidak terbiasa bertani sehingga mereka tidak menanam padi. Kota Aceh merupakan kota dagang bukan merupakan wilayah agraris.
Dalam hal ini, Aceh sangat tergantung pada kemampuan budak-budak yang harus menanam padi dan di sisi lain tergantung pada kiriman padi dari daerah lain sehingga sejak awal dipahami bila kendali terhadap pasokan beras mengendur, maka problem kelaparan akan muncul. Hal ini pernah terjadi tahun 1605 sebelum Iskandar Muda berkuasa, dilaporkan terjadi kemarau besar hingga terjadi kelaparan.
Semasa kepemimpinan Iskandar Muda, situasi ini berhasil dikendalikan. Dari laporan yang ada disebutkan, ia mampu memberi kemungkinan rakyatnya makan hingga kenyang. Peran orang kaya yang mengendalikan pasokan beras dikurangi. Beras didatangkan dari sejumlah tempat, seperti Pidir dan Daya. Ketika jumlah itu belum memadai, beras didatangkan dari Semenanjung Melayu melalui laut. Untuk mendapatkan beras, Aceh juga menukar emas dengan komoditas tersebut ketika bertemu dengan orang Minangkabau yang menghasilkan beras.
Penguasa Aceh selalu memastikan pengadaan pangan Aceh tidak boleh lengah terhadap saingan mereka seperti Pahang, Johor, dan Perak. Untuk itu, di samping politik maritim, Iskandar Muda juga mengembangkan politik pertanian (di dalam salah satu sumber disebut politik daratan) dengan merangsang produksi. Budak dikirim ke pedalaman untuk menanam padi. Pembagian beras kadang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan meski diawasi ketat.
Menyadari masalah pangan selalu muncul, Iskandar Muda selalu berusaha memperkuat stok pangan. Di tengah kesulitan mendapatkan petani, Iskandar Muda menambah tenaga kerja untuk menanam padi dengan cara menambah penduduk yang didatangkan dari daerah-daerah taklukan.
Ichwan juga mengatakan, daerah-daerah yang ditaklukkan memberi upeti berupa pangan. Meski daerah taklukan itu tunduk dan menyerahkan penduduknya untuk bekerja menanam padi di Aceh, urusan daerah taklukan tidak seluruhnya dikendalikan oleh Aceh. Aceh hanya ingin jaminan pasokan pangan.
Dalam era penaklukan terhadap sejumlah kerajaan di sekitarnya, armada Aceh selalu mempersiapkan diri. Mereka menyiapkan logistik pangan untuk kebutuhan selama tiga bulan. Sayangnya, tidak ada sumber yang merinci mengenai persiapan logistik yang tergolong lama itu.
Iskandar Muda yang kuat (dan tidak sedikit disebut kejam) sejak awal mengetahui bahwa pangan merupakan salah satu pilarnya. Secara disiplin, ia mengendalikan pasokan beras. Ia juga menekan peran-peran spekulan yang tidak hanya merongrong kekuasaannya, tetapi juga menyengsarakan rakyat.
Politik pangan Iskandar Muda menjadi pelajaran bagi penguasa di republik ini yang mudah dipermainkan oleh spekulan beras, spekulan pupuk, dan juga spekulan benih di tengah krisis pangan yang tengah terjadi. Membiarkan permainan para spekulan itu tak lebih membiarkan mereka merongrong kekuasaan.
Bagi Susan George dalam buku Pangan, dari Penindasan sampai ke Ketahanan Pangan, tidak ada kelaparan (krisis pangan) kalau ada keputusan politik yang tepat dari pemerintah. Kewibawaan penguasa ditentukan oleh kemampuan mereka mengambil keputusan politik mengenai pangan.